Pemerintah Perkuat Pertahanan Perbatasan RI-Malaysia

JAKARTA--MI: Pemerintah segera mengkaji penambahan perkuatan pertahanan di sepanjang perbatasan RI-Malaysia menyusul adanya sejumlah warga negara Indonesia yang direkrut pemerintah Malaysia untuk membantu mengamankan wilayah kedaulatan mereka di sepanjang perbatasan itu. "Solusinya tidak ada lain adalah menggelar dan menambah perkuatan pertahanan di sepanjang perbatasan baik oleh TNI, Polri maupun sipil," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Rabu (13/2). Ditemui usai menghadiri rapat panitia khusus tentang tanda-tanda kehormatan, Juwono mengatakan adanya sejumlah warga sipil Indonesia yang bergabung dengan laskar Wataniah merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari kompensasi ekonomi. "Di sini berlaku hukum ekonomi, ketika mereka bisa membayar lebih maka akan banyak warga kita berpaling untuk membantu menjaga kedaulatan Malaysia di wilayah perbatasan," katanya. Karena itu, tambah Juwono, perkuatan pertahanan di perbatasan RI-Malaysia tidak saja merupakan masalah pertahanan tetapi juga masalah ekonomi, bagaimana masyarakat Indonesia di sepanjang perbatasan dapat hidup secara layak sehingga mereka tidak tergiur untuk bergabung dengan Malaysia. Jadi, katanya, dengan perkuatan pengerahan pertahanan yang efektif dan utuh dengan memberdayakan seluruh instansi baik Deplu, Depdagri, TNI dan Kejaksaan maka Indonesia akan mempunyai sisi tawar yang lebih kuat dalam mengamankan wilayah perbatasannya dengan negara lain. Juwono mengaku masalah perbatasan akan menjadi masalah jika disepanjang perbatasan tersebut terdapat sumber daya alam yang diperebutkan, misalnya Kelapa Sawit atau CPO yang banyak tersebar di sepanjang perbatasan RI-Malaysia. "Karena itu dalam waktu dekat pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Polhukam akan segera melakukan kajian secara menyeluruh untuk menghadirkan perkuatan pertahanan yang efektif dan utuh sehingga Indonesia bisa menjaga dan mengamankan wilayah perbatasannya serta sumber daya alam yang ada di dalamnya," kata Juwono. Sementara itu ditempat terpisah, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan pihaknya akan menugaskan Panglima Kodam VI Tandjung Pura untuk mencek kebenaran adanya warga Indonesia sipil yang direkrut menjadi anggota Laskar Wataniah Malaysia. "Setelah itu, baru kita akan ambil langkah," katanya usai menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah Wakil Ketua dan Ketua Muda Mahkamah Agung di Istana Negara, Rabu (13/2). (Ant/OL-2)