Jakarta, (ANTARA News) - Pemprov DKI Jakarta mengkaji kemungkinan busway dan tempat pengolahan akhir (TPA) Bantar Gebang dimasukkan dalam perdagangan karbon dengan negara maju karena kedua sistem tersebut terbukti mengurangi polusi udara.
"Kita sudah memproses `carbon credit` untuk Bantar Gebang tentang pengolahan limbah dan busway, yang menggunakan BBG. Bantar Gebang sedang disiapkan dokumen sementara busway masih dalam kajian," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Selasa.
Ide mengusulkan busway Transjakarta yang menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai salah satu komoditas perdagangan karbon itu didapat dari moda transportasi serupa yang dipraktekkan di Bogota, Kolombia.
"Bogota sudah dapat untuk buswaynya, sekarang giliran Jakarta," kata Gubernur.
Namun Gubernur menyebut perdagangan karbon itu bukan hal yang mudah karena yang melakukan penilaian bukan Pemerintah, melainkan konsultan independen.
Menurut Fauzi, selain kedua hal itu, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan penghematan energi yang diwujudkan dengan konversi minyak tanah ke elpiji juga dimasukkan dalam perdagangan karbon dengan negara maju.
"Pengajuan penghematan energi dengan elpiji juga bisa diajukan, tapi saya belum tahu persisnya," ujarnya.
Perdagangan karbon dunia dilakukan berdasarkan Protokol Kyoto dimana negara-negara di dunia sepakat untuk menekan emisi karbon dioksida rata-rata 5,2 persen selama 2008 hingga 2012.
Di bawah kesepakatan Protokol Kyoto, negara industri maju penghasil emisi karbon dioksida diwajibkan membayar kompensasi kepada negara miskin dan atau berkembang atas oksigen yang dihasilkannya.(*)
Rabu, 10 Desember 2008
Busway dan Bantar Gebang Untuk Perdagangan Karbon
