Jumat, 19 September 2008

28 Daerah Tertinggal di Indonesia Berhasil Terloloskan dari Keterpurukan

Pandan, (Analisa)

Pada tahun 2009 mendatang, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) targetkan 20 persen dari 199 daerah yang masih tertinggal di Indonesia terlepas dari ketertinggalannya.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan, pada tahun anggaran 2008 ini, Kementrian Negara PDT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp170 triliun pengentasan daerah yang masih tertinggal termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hasilnya, sebanyak 28 daerah tertinggal telah melepaskan diri dari ketertinggalan. Sedangkan, tahun anggaran 2009 mendatang, masih dalam pembahasan di DPR RI mengenai besarnya dana tersebut.

Hal ini dikatakan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) Ir. Muhammad Lukman Edy, MSi menjawab wartawan saat menghadiri Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah ke-63 di Pandan, Senin (25/8).

Ia menyatakan, bantuan yang disalurkan Kementerian PDT untuk daerah tertinggal dibagi dalam tiga kelompok, pertama, dalam bentuk pembangunan infrastruktur pedesaan berupa jalan–jalan desa, jembatan, irigasi, listrik, energi dan air bersih.

Kedua, pengembangan ekonomi lokal baik dalam skema program pemberdayaan masyarakat maupun di luar skema tersebut dengan cara memberikan bantuan kepada lembaga–lembaga keuangan mikro di seluruh desa tertinggal di Indonesia.

Terakhir, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan.

Mengenai keterlepasan daerah tertinggal itu, kata Lukman Edy, ada enam indikator yang menjadi barometer atau acuan suatu daerah terlepas dari ketertinggalan, diantaranya faktor pertumbuhan ekonomi daerah, kulitas Sumber Daya Manusia (SDM) (menyangkut masalah tenaga kerja, kesehatan dan pendidikan), kapasitas fiskal (keuangan) daerah untuk mengatasi ketertinggalan, infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan energi), pengembangan ekonomi lokal, penanganan terhadap karakter khusus daerah rawan bencana dan konflik.

Bantuan Kapal Tapteng

Upaya untuk melepaskan diri dari ketertinggalan, yang dilakukan pemerintah daerah adalah regionalisasi pengembangan wilayah seperti yang telah dilakukan Kabupaten Tapanuli Tengah melalui konsep pembangunan Tapanuli Growth dengan merangkul daerah Hinterland (sekitar).

“Ini salah satu jawabannya. kabupaten–kabupaten di Indonesia khususnya kabupaten tertinggal tidak bisa membangun diri sendiri, tetapi harus bekerjasama dengan kawasan terdekat guna pengembangan ekonominya,” kata Menteri Negara termuda di Kabinet Indonesia Bersatu ini sekaligus menyampaikan bagi daerah pesisir dan tertinggal seperti Kabupaten Tapteng rencananya akan diberikan bantuan kapal angkutan (pesiar) berbiaya di atas Rp1,5 miliar sebagaimana Kabupaten Samosir guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Anggaran DPR RI drh. Jhon Allen Marbun, MSi yang diberikan ‘amanah’ duduk di lembaga DPR RI menyatakan, guna terwujudnya pembangunan di segala sektor, komisi anggaran DPR RI telah memperjuangkan dan menyetujui peningkatan anggaran khususnya untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen pada tahun anggaran 2009 mendatang.

“Melalui peningkatan anggaran untuk pendidikan tersebut tanpa mengurangi anggaran untuk sektor lainnya, saya yakin pembangunan di daerah–daerah akan terwujud,” kata jhon Allen seraya mendukung optimisme Kabupaten Tapanuli Tengah ke depan akan menjadi daerah pelopor pembangunan di Sumatera Utara melalui konsep pembangunan Tapanuli Growth. (yan)

http://analisadaily.com/2-1.htm